AmanditNews, Kandangan – DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) gelar rapat paripurna terkait Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA. 2022. Senin (5/6/23).
Dipimpin Wakil Ketua II DPRD, H. M. Kusasi dan dihadiri Sekda Kab. HSS Drs. H. Muhammad Noor, M.AP, Asisten, Staf Ahli, serta para Kepala Perangkat Daerah dan instansi lingkup Pemkab HSS.
Agenda hari ini menanggapi Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada tanggal 19 Mei 2023. Dalam jawaban eksekutif ini, dibacakan langsung oleh Sekda, H. Muhammad Noor.
Disampaikannya, apa yang menjadi harapan dari fraksi PKS agar SILPA dapat semakin menurun, hal tersebut akan selalu menjadi upaya bersama kedepannya dengan tetap berdasarkan pada prinsip perencanaan anggaran yang efektif dan efisien.
Menjawab beberapa pertanyaan dari Fraksi Nasdem, dijelaskan bahwa di tahun 2022 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka, gini ratio mengalami penurunan, dan peningkatan pada indeks pembangunan manusia.
Menanggapi harapan Fraksi PKB agar penggunaan dan pemanfaatan sisa anggaran dengan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat HSS, hal tersebut tentu menjadi harapan bersama. Dan menanggapi saran agar pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah secara langsung maupun tidak langsung, bahwa monitoring dan pengawasan terus menjadi perhatian Pemda melalui Inspektorat agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya, disampaikan kepada Fraksi PDIP bahwa lapangan kerja bagi angkatan kerja di Kab. HSS berdasarkan data statistik BPS tahun 2022 angka pengangguran terbuka di Kab. HSS adalah terendah di Prov. Kalsel. Pemkab HSS tetap terus menyiapkan keterampilan angkatan kerja warga HSS agar mudah dan punya kesempatan lebih luas terserap kedalam lapangan kerja.
Terkait pertanyaan dan saran dari Fraksi Golkar perihal permasalahan dan upaya pemenuhan target pendapatan asli daerah, dapat disampaikan beberapa langkah yang diambil, yaitu dengan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, antara lain melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi terkait pentingnya retribusi terhadap pembangunan, penegakan aturan, penguatan kapasitas pemungut baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, pemanfaatan teknologi informasi untuk pembayaran sehingga memberikan pilihan dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.
Diakhir, pihak eksekutif sependapat dengan Fraksi Gerindra-PAN tentang pandangan bahwa harus selalu fokus dalam upaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui instrumen APBD, dalam rangka mencapai tujuan dari RPJMD yang telah disusun bersama.
Sekda H. Muhammad Noor mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi-fraksi DPRD atas apresiasi, saran, dukungan, harapan, pertanyaan, dan masukan terhadap penyampaian Ranperda ini.
Sumber: Kominfo
