amanditfm.com, Banjarmasin – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak. Dalam gelaran Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se-Kalimantan Selatan Tahun 2025, Kamis (17/4), Kabupaten HSS tampil mencolok dengan raihan empat penghargaan bergengsi di bidang reformasi birokrasi dan layanan publik.
Diselenggarakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, forum ini menjadi panggung pengakuan atas berbagai capaian luar biasa yang diraih Kabupaten HSS, termasuk:
– Predikat “AA” untuk Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024.
– Predikat “A” untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan skor 84,07.
– Penghargaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kategori Prima dari Kementerian PAN-RB RI.
– Indeks BerAKHLAK Tertinggi III (Kategori Sehat) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penghargaan ini langsung diterima oleh Bupati HSS, H. Syafrudin Noor, S.E., S.Sos., yang hadir mewakili pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras berkelanjutan dan sinergi lintas perangkat daerah yang telah dibangun sejak lama.
“Kami bersyukur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di Pulau Kalimantan yang berhasil meraih nilai SAKIP dengan predikat A, serta meraih nilai AA untuk Reformasi Birokrasi (RB). Ini adalah capaian luar biasa yang tentu tidak lepas dari kerja keras dan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya,” ungkapnya.
Tak hanya sebagai simbol keberhasilan administratif, Bupati HSS menegaskan bahwa prestasi ini bukanlah titik akhir, namun titik awal dari perjalanan panjang menuju pelayanan publik yang lebih humanis dan berdampak nyata.
Lebih lanjut, H. Syafrudin Noor menyatakan pihaknya kini tengah menyiapkan berbagai inovasi pelayanan publik yang lebih menyentuh kebutuhan warga. Salah satunya adalah rencana penyediaan fasilitas transportasi khusus bagi pasien RSUD Hasan Basry Kandangan, sehingga mereka yang telah selesai menjalani perawatan tak perlu lagi bergantung pada bentor untuk pulang ke rumah.
Selain itu, konsep layanan homecare juga mulai dikembangkan, menyasar masyarakat yang mengalami keterbatasan mobilitas dan kesulitan mengakses layanan kesehatan secara langsung.
Di sisi lain, upaya ini turut diperkuat dengan program-program afirmatif lain seperti penyediaan sertifikasi tanah secara gratis melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemberian akses pendidikan tinggi tanpa biaya bagi warga berpenghasilan rendah.
Menurut Bupati HSS, inisiatif-inisiatif ini merupakan cerminan kehadiran pemerintah yang tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga hadir dengan hati dan empati bagi warganya.
“Karena pada akhirnya, cinta dan pengabdian kepada masyarakat adalah fondasi dari segala bentuk pelayanan yang bermakna dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dengan semangat tersebut, Pemkab HSS semakin yakin untuk dapat terus menjadi teladan dalam pengelolaan layanan publik dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.
Reporter : Hafizah Editor : Adam Subayu
