amanditfm.com, Kandangan – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan evaluasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang digelar di Aula Pendopo Bupati, Rabu (28/5) kemarin.
Dalam forum tersebut, Bupati HSS H. Syafrudin Noor meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif berkonsultasi dengan BPKP sebelum menyusun dan menginput perencanaan maupun anggaran kegiatan.
“Dengan berkonsultasi, kita bisa meminimalisir kesalahan, mempermudah proses pemeriksaan, serta menjaga agar seluruh kegiatan tetap dalam koridor aturan yang berlaku,” ujar Bupati HSS.
Ditambahkannya, Tata kelola keuangan saat ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya perubahan peraturan yang terbaru.
“ini yang harus diperhatikan agar tidak menyalahi aturan pusat,”tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKP Kalsel, Ayi Riyanto, dalam pemaparannya menyampaikan masih ditemukannya kekeliruan dan kekurangan data dalam beberapa bidang utama.
“Kami mencatat adanya kekeliruan pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta pemberdayaan UMKM,” jelasnya.
Temuan tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas kebijakan pembangunan daerah.
Sebagai penutup, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dengan dilakukannya penandatanganan komitmen bersama antara Bupati, Sekda, dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab HSS. Penandatanganan ini menandai keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi SPIP secara terintegrasi.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sejalan dengan prinsip good governance.
REPORTER : ALFI SYAHRIN EDITOR : ADAM SUBAYU