Juni 23, 2021

Radio Informasi dan Hiburan

RAPAT KOORDINASI DAN SUPER VISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRITAS SE-KALIMANTAN SELATAN

Bertempat di Gedung Mahlihai Pancasila Banjarmasin Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Drs. H. Achmad Fikry, M.AP menghadiri Undangan Rapat Koordinasi dan Super Visi Pemberantasan Korupsi Terintegritas se-Kalimantan Selatan (KALSEL) sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (KALSEL) yang dihadiri dan ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan (KALSEL) H. Sahbirin Noor, beserta Seluruh Bupati dan Walikota se Kalimantan Selatan (KALSEL), Rabu (10/04/2019).

Turut berhadir pada acara tersebut Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan, Seluruh Bupati dan Walikota se-Kalsel, jajaran Forkopimda Kalsel dan para Kepala SKPD Prov. Kalsel.

Dalam sambutannya Gubernur Kalsel mengatakan melalui deklarasi pemerintah provinsi berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bebas korupsi dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat. Salah satu misi pembangunan Kalsel, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. “Tekad ini membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Opini WTP dalam laporan keuangan daerah selalu kita dapatkan. SAKIP SKPD dan pemerintah provinsi semakin baik. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Level 3, dan Indeks Pelayanan Publik pun semakin baik,” ucap Gubernur Kalsel.

Tak hanya itu Gubernur Kalsel juga menginginkan program pelaksanaan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Penanganan Dumas, Pengaturan Benturan Kepentingan, Penguatan SPIP dan Kapabilitas APIP, juga harus dipastikan terus berlanjut dan dilaksanakan secara lebih baik. “Semoga, pencanangan pembangunan zona integritas ini semakin membuat kita yakin, semakin membuat kita optimis, untuk menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi, anti pungli dan pelayanan maksimal disetiap tatanan birokrasi pemerintahan,” tambahnya.

Dalam wawancaranya Bupati HSS juga mengatakan dari hasil Rakor HSS tidak termasuk daerah yang memiliki nilai rendah, salah satu nilai 100% (nilai baik) yang dicapai HSS adalah nilai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Yang mana nantinya pada rakor di HSS akan di sampaikan, dan hal-hal yang bisa dilaksanakan akan segera dilaksanakan.

Bupati HSS juga mengatakan “kita sudah membuat janji dengan KPK yang mana insya Allah setelah lebaran akan mengundang KPK untuk memperkuat komitmen kita, bukan dari Pemerintah Daerah saja tetapi kita semua. Seperti Unit Layanan Pengadaan, Pelayanan Terpadu, termasuk auditor-auditor kita di inspektorat yang akan terus diperkuat”, Ucap Bupati HSS

WhatsApp chat