Juni 23, 2021

Radio Informasi dan Hiburan

WABUP SYAMSURI HADIRI RAPAT PARIPURNA TANGGAPAN ESEKUTIF TERHADAP RAPERDA PENANGGULANGAN BENCANA & KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

AMANDITNEWS. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Eksekutif terhadap Pemandaangan Umum Fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten HSS tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten HSS dan Kesejahteraan Lanjut Usia, senin (8/4/19) di ruang Rapat DPRD Kabupaten HSS.

Wakil Bupati Syamsuri Arsyad,S.AP,MA membacakan sambutan tertulis Bupati HSSmenyampaikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang telah diajukan dengan uraian yang pertama tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi Antaludin. Dijelaskan Wakil Bupati, berkenaan dengan kondisi di lapangan karena bencana alam bersifat dinamis dan tidak dapat diprediksi bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Beberapa potensi bencana yang sering terjadi di Kabupaten HSS antara lain banjir, tanah lonsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan serta pemukiman dan angin puting beliung.

Fraksi antaludin menyampaikan harapan agar penanggulangan bencana dilaksanakan dengan cepat dan akurat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar dalam penanggulangan bencana. Disampaikannya hal ini sudah menjadi komitmen Pemerintah Daerah serta seluruh jajaran yang terlibat didalamnya dan instansi/lembaga dan komunitas masyarakat/relawan lainnya sebagaimana tercantum dan diamanatkan dalam Pasal 3 Raperda ini.

terkait dengan Lansia tidak mampu dan sebatang kara agar lebih diperhatikan, Pemerintah Daerah sudah melakukan pelayanan sebagai upaya untuk memperhatikan para Lansia yakni dengan melaksanakan program bantuan sosial Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia (Jadup Lansia) sejak tahun 2014 – sekarang, dengan jumlah penerima yang dibantu kurang lebih sekitar 2.500 orang dengan total dana sekitar Rp. 13,4 milyar. Sedangkan untuk Lansia yang produktif Pemerintah Daerah melalui Dana APBD Provinsi juga memberikan modal usaha dengan program bantuan sosial Ekonomi Produktif (EUP) Lansia sebesar Rp. 2.000.000 per Lansia, walaupun masih dengan jumlah penerima yang terbatas.

akil Bupati menyampaikan terkait penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten HSS melakukan koordinasi dengan segala pihak baik dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. Salah satu bentuk untuk lebih menyempurnakan penataan dan perencanaan dalam penanggulangan bencana adalah dengan membuat pedoman sebagai landasan hukum yang di susun dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Lebih lanjut disampaikan terkait dengan pendataan penerima bantuan agar tepat sasaran dan tidak ada Lansia yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Beliau menjelaskan, untuk pendataan saat ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial terus melakukan update data melalui Sarjana Pendamping Desa dan juga mengakomodir laporan dari masyarakat. Sebelum penyaluran bantuan Jadup, selalu dilaksanakan proses verifikasi dan validasi data untuk keakuratan data administrasi dan kesesuaian kriteria penerima bantuan. Pemerintah Daerah juga berpegang pada data BDT (Basis Data Terpadu) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dengan data Lansia yang terdata sebanyak 11.883 orang dan yang di akui sebanyak 11.592. Setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi data berdasarkan update kondisi di lapangan diperoleh hasil Lansia potensial saat ini sebanyak 3.481 orang dan Lansia tidak potensial sebanyak 4.228 orang.

Kemudian menanggapi Pemandaangan Umum Fraksi Nasdem terkait pendanaan/penganggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, disampaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana bahwa dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana. Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi dana penanggulangan bencana, penggunaan dana penanggulangan bencana, pengelolaan bantuan bencana serta pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Adapun pengalokasian anggaran penanggulangan bencana bersumber dari APBN dan APBD yang disediakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

Selain dana yang berasal dari APBN dan APBD, dana penanggulangan bencana dapat juga berasal dari masyarakat/swasta sehingga menumbuhkan semangat gotong royong saling membantu dalam hal penanggulangan bencana.
Mengenai pemberian bantuan kepada Lansia, pemerintah daerah tidak mempolitisasi program dan sasaran atau calon penerima Bansos Lansia akan tetapi berdasarkan pada fakta dan usulan calon penerima Bansos bagi Lansia. Yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data, baik itu dokumen kelengkapan maupun data di lapangan, selama calon penerima bantuan memenuhi syarat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, maka calon penerima Bansos akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan bagi Lansia. Bantuan bagi Lansia tidak hanya berasal dari APBD Kabupaten, tetapi juga berasal dari sumber dana yang lain yaitu APBD Provinsi dan APBN. Dengan calon penerima bantuan adalah calon penerima yang tidak sedang menerima bantuan sejenis baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi, misalnya lansia adalah penerima bantuan program keluarga harapan sehingga tidak bisa lagi menerima bantuan dari APBD Kabupaten seperti Jadup, karena untuk memberi kesempatan kepada Lansia lain yang memenuhi syarat dan kriteria yang belum menerima bantuan apapun.

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Golkar terkait jalan Kandangan-Negara yang kondisi pinggir jalan tumbuh rumput yang mulai tinggi, Wakil Bupati menyampaikan bahwa jalan Kandangan-Negara merupakan jalan Provinsi sehingga kewenangannya ada pada Provinsi Kalimantan Selatan, dan untuk pemeliharaan/perawatannya Pemerintah Daerah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Wakil Bupati mengungkapkan terkait dengan Pemandangan Umum Fraksi PDKP2I bahwa dibentuknya Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten HSS agar berjalan lebih baik dan maksimal serta mengurangi dampak resiko yang terjadi. Dalam Raperda ini termuat prosedur penanganan, tersedianya data-data daerah rawan bencana dan peran serta masyarakat serta hal lain yang mendorong percepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Selanjutnya terkait dengan harapan dari Fraksi PDPK2I, Raperda ini nantinya akan menjadi payung hukum dan kepastian peningkatan kesejahteraan Lansia. Dijelaskannya Pemerintah Daerah sudah melakukan pelayanan sebagai upaya untuk memperhatikan para Lansia yakni dengan melaksanakan program bantuan sosial Jadup bagi Lansia, dan untuk Lansia yang produktif Pemerintah Daerah melalui dana APBD Provinsi juga memberikan modal usaha dengan program bantuan sosial ekonomi produktif Lansia. Dengan harapan kita semua, dibentuknya Perda ini kesejahteraan Lansia di Kabupaten HSS dapat lebih ditingkatkan.

Lebih lanjut disampaikannya, masukan dari Fraksi PKS terkait fokus penanggulangan bencana berada pada fase pra bencana. Beliau menyampaikan penyelengaraan penanggulangan bencana sudah dilaksanakan dengan cara pencegahan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait, sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat, penyebarluasan informasi brosur penanggulangan bencana dan pemasangan spanduk himbauan. Kesiapsiagaan yang dilaksanakan dan dilakukan melalui pos komando setiap hari 24 non stop, pelatihan dan simulasi relawan BPBD setiap bulan, dan menyiapkan sarana dan pra sarana penanggulangan bencana. Sedangkan untuk peringatan dini di Kabupaten HSS sudah ada ditempatkan early warning system alat deteksi banjir yang ditempatkan di Desa Hulu Banyu Kecamatan Loksado.

Mengenai proporsi pelayanan kesehatan dan tunjangan sosial kepada Lansia. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, Pemerintah Daerah sudah melakukan pelayanan sebagai upaya untuk memperhatikan para Lansia yakni dengan melaksanakan program bantuan sosial Jadup bagi Lansia, sedangkan untuk Lansia yang produktif Pemerintah Daerah melalui dana APBD Provinsi juga memberikan modal usaha dengan program bantuan sosial Ekonomi Produktif (EUP) Lansia sebesar Rp. 2 juta rupiah per lansia, walaupun masih dengan jumlah penerima yang terbatas.

Melalui sumber dana APBN, Pemkab HSS juga mengupayakan berbagai macam program bantuan seperti program bantuan bertujuan untuk Lansia tidak potensial, program dukungan keluarga (Family Support) untuk Lansia yang potensial dan program perawatan sosial (Homecare) untuk Lansia sebatang kara yang memerlukan perawatan melalui lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah sudah mengupayakan dan akan terus berusaha meningkatkan jangkauan dan pelayanan terhadap Lansia melalui berbagai macam program dari berbagai sumber pendanaan seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN, dan tidak menutup kemungkinan juga akan menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

Untuk Pemandangan Umum Fraksi PKB, dengan pengalokasian dana siap pakai penanggungalangan bencana harus optimal bahwa pengalokasian dana siap pakai yang dianggarkan dalam sebagaimana tercantum dalam Raperda ini dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selama ini penggunaan dana siap pakai sudah dioptimalkan penggunaannya sehingga penanggulangan bencana didaerah dilaksanakan secara maksimal.

Kemudian berkenaan dengan harapan dari Fraksi PKB terhadap pelaksanaan atas Raperda Kesejahteraan Lansia apabila ditetapkan nantinya agar diterapkan kepada seluruh warga Lansia di Kabupaten HSS. Harapan dari Fraksi PKB, tentu saja akan menjadi perhatian kita semua, Pemerintah Daerah melalui dinas terkait akan selalu melaksanakan pendataan agar semaksimal mungkin tidak ada lansia di Kabupaten HSS yang tidak tersentuh program bantuan sosial dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat

WhatsApp chat